Kabupaten Sukabumi terus meneguhkan langkahnya dengan spirit Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah. Setiap kebijakan yang diambil bukan sekadar formalitas, melainkan wujud nyata komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat. Momentum rapat paripurna DPRD menjadi bukti bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif adalah fondasi penting dalam mewujudkan Sukabumi yang semakin maju dan berkah.
Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi yang digelar Selasa (23/6/2026), Wakil Bupati H. Andreas mewakili Bupati H. Asep Japar menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Ia menyampaikan apresiasi atas masukan, saran, kritik, dan pandangan dari seluruh fraksi DPRD. Menurutnya, semua masukan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Wabup juga menyampaikan terima kasih atas dukungan DPRD terhadap keberhasilan Pemkab Sukabumi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-12 kalinya sejak 2014. “Prestasi ini merupakan hasil kerja bersama antara eksekutif dan legislatif yang harus terus dipertahankan dan ditingkatkan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik,” ungkapnya.
Terkait kondisi fiskal daerah, H. Andreas mengakui ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat masih menjadi tantangan. Karena itu, Pemkab Sukabumi terus berupaya meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, penguatan digitalisasi layanan perpajakan lewat aplikasi Smart Bapenda, serta optimalisasi kinerja BUMD. Di sisi lain, pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan kualitas belanja agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dengan fokus pada infrastruktur jalan dan jembatan, layanan pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan sektor strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
